EVALUASI KEBIJAKAN PEMPROV DAN PEMKOT PEKANBARU DALAM PENANGANAN COVID-19 DAN PENERAPAN PSBB


Nama            : Yusi Aprilia
Kelas            : Kebijakan Publik
Mata Kuliah : Evaluasi Kebijakan Publik

PEKANBARU, Provinsi Riau sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk memutus mata rantai Covid-19. Kini pemberlakukan PSBB di Ibukota Provinsi Riau sampai tanggal 28 mei 2020.

Koordinator Satgas Gugus Covid-19 Riau, Mimi Yuliani Nazir mengatakan, PSBB tidak bisa menekan jumlah PDP (pasien dalam pengawasan) virus corona (Covid-19). Namun untuk memastikan pengaruhannya akan dilakukan evaluasi.

"Biar PSBB efektif, semua wilayah yang berzona merah terapkan PSBB. Pak Gubernur Riau sudah meminta beberapa kali agar daerah lain melakukan PSBB seperti Pekanbaru," ucapnya.

William Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektifitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan .efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasional teknis, selalau diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

Dalam hal ini secara keseluruhan desa dan kelurahan sudah bisa menggunakan dana dari Bankeu dalam penanganan covid-19. Semua dana digunakan untuk menangani penyebaran covid-19 dengan menyemprotkan disinfektan sampai ke lingkungn perumahan masyarakat. 

2. Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang di perlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. effisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomu adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Dalam hal ini, penerapan PSBB di pekanbaru yang merupakan termasuk kedalam 10 daerah yang memutuskan untuk diadakan nya pembatsan tersebut. hal ini masih belum efesien karena masih banyak masyarakat yang menganggap remeh dan tak mematuhi peraturan PSBB yang telah diputuskan oleh gubernur Riau. Dankurangnya kesadaran untuk mematuhi peraturan yang ada.

3. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan,nilai,atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.kriteria kecukupan menekan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan alternatif kebijakan dan hasil yang di harapkan.

 Dalam tahap ini belum ada kecukupan masyarakat atas pelayanan kesehatan ataupun fasilitas di beberapa pos pemerikasaan dan kurangnya tenaga medis serta kurangnya sarana dan prasarananya.

4. Pemerataan

indikator ini erat hubungnnya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adlah kebijakan yang akibatnya(misalnya biaya moneter) secara adil di distribusikan. kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan,kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing,yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat

 Bantuan sosial yang akan diberikan oleh pmerintah kota pekanbaru kepada masyarakat yang berada di zona merah atau dalam pengadaan PSBB, masyarakat banyak mengeluh karena bantuan tidak sesuai dengan data yang seharusnya. Tak sedikit masyarakat yang kecewa kepada pemerintah

5. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suau kebijakan dapat memuaskan kebutuhan.prefensi atau nilai kelompok -kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adlah analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas,efisensi,kecukupan kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diutungkan dari adanya suatu kebijakan. 

Masyarakat pekanbaru belum dapat kepastian kapan bantuan yang akan dibagikan dan bagaimana  atau apa bantuan tersebut,namun pemerintah meminta agar masyarakat lebihbersabar karena semua nya harus dipersiapkan dan menghimbau tetaplah berada dirumah.

6. Ketepatan

adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas subtantif,karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenan dengan stuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersma sama.ketepatan merujuk pada bilai atau harga dari tujuan tujuan program dan kuatnya asumsi melandasi tujuan tersebut.

 penangaan kasus covid-19 dalam penerapan PSBB yang masih banyak masyarakat yang keluar masuk daerah pekanbaru. maka dari itu penerapan PSBB di pekanbaru pun bisa dikatakan belum maksimal